Masalah stunting telah menjadi perhatian dunia, karena berbagai dampak negatif yang ditimbulkan terhadap kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia. Stunting tidak saja dipandang sebagai masalah kesehatan, tetapi sudah dipakai sebagai indikator kapasitas SDM (human capacity index)[1]. Indonesia berada diperingkat ke-87 dari 157 negara. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Bapak Presiden dan Wakil Presiden RI yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, upaya percepatan perbaikan gizi masyarakat difokuskan pada penurunan prevalensi stunting.

Sekurang ada dua kesepakatan global tentang penurunan stunting. Resolusi WHA 65.6 2012, telah menyepakati 6 indikator perbaikan gizi yang harus dicapai pada tahun 2025[2]. Salah satu diantaranya adalah mengurangai 40 jumlah anak stunting dari data dasar tahun 2012. Sasaran Pembagungan Berkelanjutan (SDGs 2030) lebih tegas lagi yanitu menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi[3]. Pada tahun 2030 semua negara diharapkan dapat menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, yang indikator utamanya adalah prevaensi stunting suatu negara dianggap rendah apabila dibawah 20%[4].

Prevalensi stunting di Indonesia memang masih tergolong tinggi. Riset Kesehatan Dasar 2007, 2013, 2018 menyajikan secara berkala perkembangan prevalensi stunting, baik secara nasional maupung tingkat kabupaten dan kota. Prevalensi stunting pada tahun tersebut masing-masing sebesar 36.6 %; 37.2 % dan 30.8 %. Terdapat kecenderungan mulai ada penurunan prevalensi stunting sebesar 6.4 % selama 5 tahun (2013-2018), atau sekitar 1.28 % per tahun. Dengan kecenderungan penurunan prevalensi stunting tersebut Indoneisia dipastikan tidak bisa mencapai sasaran target penurunan stunting baik jangka menengah (2025) maupun 2030.

Pemerintah Indonesia telah sangat berkomitmen untuk memerangi masalah stunting dan secara ambisius telah memetakan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Beberapa bentuk kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut;

  1. Memasukkan penurunan stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional dan menjadikan penurunan stunting sebagai prioritas utama.
  2. Menetapkan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2014 sebagai kerangka kerja pemerintah dalam memerangi masalah stunting. Didalam Strategi nasional percepatan pencegahan stunting disepakati dengan 5 strategi, yaitu; 1) Meningkatkan komitmen dan kepemimpinan seluruh pemnangku kepentingan di tingkat pusat, daerah dan desa; 2) Meningkatkan upaya kampanye dan komunikasi perubahan perilaku masyarakat; 3) menguatkan konvergensi perencanaan dan penganggaran; 4) meningkatan ketahanan pangan, dan 5) penguatan sistem data, pemantauan dan evaluasi[5]. Dokumen Strategi nasional Percepatan Pencegahan Stunting sedang proses dijadikan Peraturan Presiden untuk memberikan payung regulasi yang lebih jelas.

Untuk percepatan penanggulangan stunting telah ditetapkan strategi intervensi yang terdiri dari intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik merupakan intervensi yang secara langsung ditujukan untuk memberikan intervensi kepada kelompok 1000 HPK (mulai ibu hamil sampai anak usia 2 tahun) baik dalam bentuk konseling, pemberian makanan tambahan, pelayanan kesehatan dasar, pencegahan dan pengobatan penyakit dan kekurangan gizi. Intervensi spesifik sebagian besar merupakan intervensi sektor kesehatan dan tanggung jawab sektor kesehatan.

Sedangkan intervensi sensitive merupakan intervensi yang sering juga disebut intervensi tidak langsung terdiri dari intervensi berbagai sektor terkait terutama air bersih dan sarana sanitasi, PAUD, jaminan perlindungan sosial, peningkatan ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat.

Sampai dengan tahun kedua implementasi Strategi Nasional, kinerja intervensi spesifik masih belum menggembirakan. Beberapa indikator tersebut antara lain; 1) Cakupkan Ibu Hamil mengonsumsi TTD 37.7 % (Riskesdas 2018); Cakupan ASI Eksklusif 51.0 % (SDKI 2017); Anak menerima MPASI sesuai standar 31.5 % (SDKI 2017); Cakupan imunissi lengkap 53.5 % (Riskesdas 2108); Anak gizi buruk yang ditatalaksana sesuai standar (tidak ada ada); Cakupan air berssih dan sarana sanitasi masing2 74 % dan 69 % (SUSENAS)

Dari beberapa data tentang kinerja sektor kesehatan tersebut dan dikaitkan dengan tingkat pencegahan penyakit maka masalah utama di sektor kesehatan adalah masih lemahnya upaya preventif dan promotive, masih kurang optimalnya deteksi dini dan tindak lanjut kasus, serta kapasitas fasyankes terutama tingkat dasar dan rujukan dalam tatalaksana kasus kekurangan gizi. Secara spesifik kapasitas managerial tingkat kabupaten masih perlu dipriotitaskan, agar mampu meningkatkan konvergensi perencanaan, pengaganggaran, penggerakan, pemantauan dan evaluasi upaya percepatan penanggulangan stunting, sehingga target penurunan stunting dari 27,8 % pada tahun 2019 menjadi 14 % pada tahun 2024.

Sehubungan dengan upaya penurunan prevalensi stunting tersebut, Indonesia Health Care Forum bekerja sama dengan Persatuan Ahli Gizi (PERSAGI) Indonesia dan Ikatan Ahli Kesehatan Masayarakat (IAKMI) dengan dukungan dari Kantor Staf Presiden, Kantor Staf Wakil Presiden, Kementerian Kesehatan, Lintas Sektor terkait, Pakar dari Universitas dan Praktisi / Pemerintah Stunting menyelenggarakan diskusi pakar terkait stunting dalam upaya percepatan yang konkrit dan inovatif dari hulu ke hilir secara komprehensif.


[1] Methodology for a World Bank Human Capital Index. Background Paper to the 2019 World Development Report. World Bank, 2019.

[2] World Health Assembly Resolution 65.6

[3] UN Resolution 70/1, the 2030 Agenda. The Sustainable Development Goals are: No Poverty. Zero Hunger

[4] World Health Organization 2010. Nutrition Landscape Information System (NLIS) Country Profile Indicators.

[5] Kantor Sekretariat Wakil Presiden. Strategi nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024.

Secara umum diskusi bertujuan untuk memberikan gambaran permasalahan stunting, evaluasi pelaksanaan dan alternative strategi penanggulangan stunting di Indonesia.

Secara khsusus diskusi bertujuan;

  1. Identifikasi kebijakan dan regulasi penanggulangan stunting;
  2. Identifikasi kapasitas pelaksanaan program penanggulangan stunting;
  3. Evaluasi pelaksanaan program penanggulangan stunting;
  4. Menyusun alternatif strategi dalam penanggulangan stunting.

Acara ini dapat diikuti secara webinar. Pendaftaran dan informasi webinar: https://forms.gle/9USzZVyL462bYL1J8

Susunan acara dapat dilihat di bagian Timetable di bawah ini.

  Time & Location

Google Maps

Djakarta Room, Raffles Hotel Jakarta 2nd Fl., Jakarta Selatan
04 March 2020 09:00 - 13:00

  Speaker Profiles

  • Tidak ada profil pembicara untuk event ini

  Komentar

Komentar Hanya Untuk Member

Komentar hanya bisa dilakukan oleh member IndoHCF.
Belum memiliki akun? klik disini untuk membuat akun baru.