Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah berjalan sejak awal tahun 2014, namun sinkronisasi kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) nampaknya masih belum sesuai harapan. Salah satu yang menjadi persoalan adalah pengelolaan perbekalan farmasi atau sistem manajemen perbekalan farmasi seperti ketersediaan obat di fasilitas kesehatan. Sistem ini intinya mengelola ketersediaan obat di fasilitas kesehatan – mulai dari perencanaan, hingga evaluasi. Hal ini penting dapat berjalan dengan baik dan efektif karena pengelolaan ketersediaan obat mencapai 40-50% dari pengeluaran rumah sakit.

Berhasilkah pengelolaan perbekalan farmasi yang berjalan selama ini?

Saat ini di era JKN, bisa dikatakan bahwa sudah tampak hal positif dari pengelolaan perbekalan farmasi. Salah satunya bisa dilihat dari adanya FORNAS (Formularium Nasional), yaitu pedoman/daftar formularium obat untuk peserta JKN yang ditanggung oleh JKN, yang tidak hanya mencakup obat-obatan generik, tetapi banyak juga obat paten. Terlebih lagi, proses pengadaan FORNAS sudah menggunakan cara modern, yaitu melalui katalog elektronik atau e-katalog yang telah dilengkapi daftar harga, sehingga rumah sakit atau pihak DinKes bisa langsung melakukan pembelian dengan mudah.

Sisi Lain Modernisasi Pengelolaan Perbekalan Farmasi

Meskipun sistem katalog elektronik memudahkan pembelian, masalah paling mendasar, yaitu ketersediaan obat itu sendiri di lapangan masih belum terjawab. Sejumlah rumah sakit mitra Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) sulit mendapat obat tertentu, dan ini dapat mempengaruhi mutu pelayanan terhadap pasien.

Indonesia Health Care Forum (IndoHCF) dengan Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia (IKKESINDO) dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) menyelenggarakan acara Panel Diskusi ke-6 yang bertajuk ”Harapan, Kenyataan dan Solusi JKN: Pengelolaan Perbekalan Farmasi di Era JKN”. Tujuan diskusi yang diselenggarakan pada 25 Agustus 2016 tersebut adalah mencari solusi mengenai persoalan ketersediaan obat di era JKN dan pengawasan penggunaan obat.

Dalam diskusi panel tersebut, disebutkan bahwa salah satu faktor yang diyakini menjadi penyebab kesulitan mendapat akses untuk obat-obatan, meski sudah ada e-katalog, adalah penunjukkan perusahaan farmasi sebagai penyedia perbekalan farmasi (dalam hal ini, alat kesehatan, obat, dan vaksin) yang menggunakan mekanisme satu pemenang tender per daerah.

Artinya, pemenang tender penyedia perbekalan farmasi ditentukan menjadi satu perusahaan saja per daerah, sementara pemerintah selaku pihak regulator tidak memperhitungkan kemungkinan perusahaan farmasi pemegang tender tersebut kehabisan stok. Selain itu, industri farmasi juga perlu waktu minimal tiga bulan memproduksi obat hingga obat tersedia di pasar, sehingga obat kerap belum tersedia, terutama pada awal tahun berjalan. Di tempat terpisah, Kepala Kelompok Kerja Kebijakan Jaminan Kesehatan TNP2K, Prastuti Soewondo, pun mengatakan, tak ada industri farmasi yang punya kapasitas untuk memenuhi kebutuhan nasional, karena itu tak mungkin dipilih satu pemasok.

Tidak adanya rencana cadangan dari pemerintah maupun perusahaan farmasi pemenang tender inilah yang menyebabkan rumah sakit kesulitan mendapat obat saat stok habis. Dan di saat seperti ini, e-katalog jadi buah simalakama, seperti pendapat Ketua Umum IKKESINDO sekaligus Ketua Indo HCF, Supriyantoro.

Contoh nyata dari praktek ini adalah, ketika pihak rumah sakit sudah memesan obat-obatan melalui e-katalog (yang ditanggung JKN), dan pemasok tidak dapat memenuhi kebutuhan karena stok habis. Dengan kesehatan pasien yang jadi taruhan, otomatis rumah sakit harus membeli produk di luar katalog elektronik, dan ini artinya biayanya mahal.

Maka dari itu, rumah sakit mitra BPJS Kesehatan meminta sistem pengadaan sediaan farmasi lebih fleksibel. Pemenang tender pemasok sediaan farmasi di satu provinsi diharapkan lebih dari satu perusahaan untuk mengantisipasi jika gagal memenuhi stok. Supriyantoro juga merekomendasikan, tak perlu ada penunjukam pemenang tender untuk penyediaan perbekalan farmasi di tiap provinsi. Jadi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memayungi kontrak, menetapkan harga berdasarkan negosiasi dengan industri farmasi, lalu memasukkan produk dan harga ke e-katalog, "Biarkan rumah sakit memilih. Untuk menghindari korupsi, perkuat pengawasan."

Apa yang Harus Dilakukan Selanjutnya?

Direktur Pelayanan Kefarmasian Kementerian Kesehatan, Bayu Teja Muliawan memaparkan, usulan-usulan dari diskusi panel Indo HCF ke-6 ini akan dibahas Kemenkes dengan LKPP, mengingat LKPP adalah lembaga berwenang terkait regulasi pengadaan. Namun, hal ini memerlukan perencanaan penggunaan sediaan farmasi yang matang dari tiap fasilitas kesehatan agar rencana produksi industri farmasi sesuai kebutuhan. Disinilah rumah sakit diharapkan untuk ikut berperan aktif. Selama ini, kebutuhan obat (RKO) RS swasta belum selengkap RS pemerintah. Penyusunan RKO setahun perlu keahlian mumpuni tenaga kefarmasian. Dari total puskesmas, hanya 40% punya tenaga kefarmasian.

Peningkatan koordinasi yang lebih baik lintas sektoral sangat dibutuhkan untuk menjamin obat dan vaksin tersedia pada fasilitas kesehatan dalam jumlah yang cukup dan pada waktu yang dibutuhkan. Tidak hanya Kementerian Kesehatan, industri farmasi sebagai pemasok, juga pihak rumah sakit juga harus turut berperan dalam pengelolaan perbekalan farmasi agar ketersediaan obat-obatan terhadap pasien peserta JKN bisa terpenuhi seluruhnya, dan terpenuhi secara tepat waktu.

Sumber:

  • Harian Kompas

  • Diskusi Panel IndoHCF ke-6
    ”Harapan, Kenyataan dan Solusi JKN: Pengelolaan Perbekalan Farmasi di Era JKN”.

  Komentar

Komentar Hanya Untuk Member

Komentar hanya bisa dilakukan oleh member IndoHCF.
Belum memiliki akun? klik disini untuk membuat akun baru.

  Baca Juga

Modernisasi Pengelolaan Ketersediaan Obat-obatan di Era JKN

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diharapkan sebagai jawaban untuk menyelesaikan masalah jaminan kesehatan yang selama ini masih ter…

Bantuan Hidup Dasar Bisa Dilakukan Siapa Saja

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diharapkan sebagai jawaban untuk menyelesaikan masalah jaminan kesehatan yang selama ini masih ter…