Dalam upayanya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibentuk oleh pemerintah sejak tahun 2014 ternyata masih mengalami banyak kendala dalam pelaksanaannya. Mulai dari masalah yang terkait regulasi dan pembiayaan, profesionalisme dokter dan mutu pelayanan pasien, pengadaan obat-obatan, hingga percepatan verifikasi, yang menjadi tema pada panel diskusi IndoHCF terbaru.

Pada panel yang bertajuk “Peran Manajemen Rumah Sakit dan BPJS dalam Percepatan Verifikasi” ini, IndoHCF kembali bekerjasama dengan IKKESINDO dan PERSI untuk melanjutkan rangkaian acara diskusi panel “Harapan, Kenyataan, dan Solusi JKN” yang telah berlangsung sejak Maret 2016.

Beberapa permasalahan terkait percepatan verifikasi yang berhasil diungkap pada diskusi panel ini, antara lain prosedur verifikasi berupa pemeriksaan berkas dan konfirmasi terhadap elemen berikut:

  • Kelengkapan dan kejelasan data yang tertera di Surat Eligibilitas Peserta agar mendapatkan legalisasi dan nomor SEP dari petugas BPJS Kesehatan.

  • Memastikan data di SEP, lembar kerja, dan berkas pendukung adalah sama.

  • Terdapat lampiran bukti pelayanan yang berisi diagnosa dan prosedur yang ditandatangani oleh dokter penanggung jawab pasien (DPJP)

  • Terdapat lampiran resume medis yang berisi nomor rekam medis, data dan identitas pasien, tanggal pelayanan, diagnosa primer, diagnosa sekunder, prosedur/tindakan, dan nama serta tanda tangan DPJP.

  • Memastikan semua informasi terkait, seperti tanggal atau tindakan, yang ada di resume medis sama dengan yang ada di SEP dan sesuai juga dengan kode yang ada pada aplikasi INACBG (sistem pembayaran dengan sistem “paket”, berdasarkan penyakit yang diderita pasien).

  • Memastikan kode yang dimasukkan pada aplikasi sesuai dengan kode INACBG yang keluar.

Prosedur verifikasi yang panjang ini menjadi salah satu permasalahan yang ditemui, mengingat tidak semua rumah sakit memiliki kemampuan menjalankan prosedur tersebut dengan baik. Hal ini dapat dipicu oleh keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh rumah sakit, seperti tenaga verifikator atau penumpukan klaim yang berujung pada terhambatnya alur dana untuk pengadaan obat. Tidak hanya itu, masalah ini tentunya akan berdampak pada mutu pelayanan pasien yang seharusnya mendapatkan jaminan kesehatan yang lebih baik dengan adanya program JKN.

Prosedur verifikasi yang belum sepenuhnya berbasis IT dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) maupun sistem JKN lain juga bisa menjadi kendala lambatnya proses ini berlangsung. Dengan membangun sistem verifikasi yang terintegrasi dengan SIMRS maupun sistem JKN diharapkan proses pengumpulan, pencocokan, dan verifikasi data akan lebih singkat, mudah diakses, dan menjamin transparansi prosedur verifikasi.

Penemuan ini disampaikan oleh Sekretaris Ditjen Pelayanan Kesehatan pada peserta panel diskusi, yaitu bahwa sistem ini juga sedang dalam tahap pengembangan oleh pihaknya bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, dan PPJK (Pengusaha Pengurusan jasa Kepabeanan). Beberapa aplikasi yang juga sedang tahap pengembangan, antara lain INACBG versi 5, SEP versi 3.4.1, dan web BPJS versi 2.1.

Selain sosialisasi mengenai implementasi sistem, koordinasi dan profesionalisme antar semua pihak yang terkait dalam menjalankan sistem juga sangat diperlukan, baik mengenai manajemen klaim, coding, maupun hal lain terkait kewajiban dan kewenangan masing-masing pihak.

Dengan terdeteksinya permasalahan yang menghambat proses pelaksanaan JKN dan disepakatinya solusi di atas, semoga JKN juga terus menjadi solusi yang adil, tepat, dan bermanfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia.

  Komentar

Komentar Hanya Untuk Member

Komentar hanya bisa dilakukan oleh member IndoHCF.
Belum memiliki akun? klik disini untuk membuat akun baru.

  Baca Juga

Bantuan Hidup Dasar Bisa Dilakukan Siapa Saja

Henti jantung mendadak adalah salah satu kondisi darurat medis yang jika tidak segera ditangani dapat berujung pada kematian. Penanganan ya…

Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia

Henti jantung mendadak adalah salah satu kondisi darurat medis yang jika tidak segera ditangani dapat berujung pada kematian. Penanganan ya…