TANTANGAN DOKTER- DRG- KEPERAWATAN DALAM MENGHADAPI COVID 19

Selasa, 31 Maret 2020 | 13:00 – 15:00

Drg. Oscar Permadi, MPH (Kementerian Kesehatan RI)

Perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia:

  • Tanggal 2 Maret 2020: 2 kasus positif
  • Tanggal 3 Maret 2020 pemerintah menunjuk Bapak Achmad Yurianto sebagai juru bicara upaya komunikasi kepada masyarakat.
  • Tanggal 14 Maret 2020 COVID-19 dideklarasikan sebagai bencana nasional non-alam dan membentuk gugus tugas yang dipimpin oleh Kepala BNPB dalam rangka mempercepat koordinasi. Gugus tugas juga dibentuk di daerah yang dikepalai oleh Gubernur.
  • Tanggal 15 Maret 2020 pemerintah mengambil kebijakan social distancing yang saat ini diteruskan hingga menjadi physical distancing.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah:

  • Pemerintah telah menunjuk 49 lab untuk testing (48 lab litbangkes).
  • Dalam 1 minggu terakhir pemerintah telah melakukan rapid test massal untuk screening awal untuk daerah-daerah yang terkonsentrasi.
  • Pemerintah pusat telah menunjuk 132 RS rujukan, dan pemerintah daerah sudah diberikan kewenangan untuk menguatkan sistem pelayanan kesehatan di daerah. Dirjen Yankes telah mengeluarkan edaran di mana semua RS di bawah RS Pemerintah Daerah yang mampu akan ditunjuk sebagai RS perawatan. RS BUMN dan Swasta juga diperkenankan untuk melaksanakan perawatan sebagai jejaring dari 132 RS Rujukan yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
  • Pemerintah telah membuat RS darurat di Wisma Atlet dengan kapasitas 3.000 bed yang saat ini telah terisi 413 pasien
  • Pemerintah telah mobilisir tenaga di bidang kesehatan yang sudah diberikan penguatan. Tenaga ini datang tidak hanya dari kesehatan, namun jg telah bekerja sama dengan Dirjen Dikti untuk memberdayakan mahasiswa FK. Data dari Dirjen Yankes dari PPSDM memiliki 568 tenaga yang sudah ada, dan untuk melakukan pembekalan sudah ada 261 orang, jadi total yang sudah mendaftar sebagai relawan dari data PPSDM sebanyak 829 orang yang terdiri dari:
    • Ahli teknologi laboratorium
    • Tenaga medis: dokter umum, epidemiologi kesehatan, farmasi, gizi, perawat, sanitarian, elektromedis, penataan anestesi, psikologi klinis, radiografer
  • Kerja sama dengan Kemendikbud yang mendedikasi sekitar 14.000 tenaga relawan. Namun karena keterbatasan kompetensi, maka penempatannya dititikberatkan untuk upaya-upaya promotif preventif dan mengelola call center, komunikasi, informasi dan edukasi. Koordinasi dengan gugus tugas di lingkungan Kemenkes terkait mobilisasi relawan ada di badan PPSDM.
  • Dalam waktu dekat Dirjen Yankes sedang inisiasi untuk memberdayakan puskesmas sebagai ujung tombak dalam konteks detect dan prevent, akan dilakukan penguatan kepada tenaga-tenaganya. Dalam 1 samapi 2 hari ini akan dilakukan pelatihan untuk tenaga puskesmas agar dapat menjangkau ke persoalan yang berkenaan dengan konsep yang harus dijalanakan oleh masyarakat terhadap self isolation di rumah dan mendekatkan pelayanan ke masyarakat yang berada di rumah masig-masing.
  • Pemerintah juga menjalin kerja sama dengan start up yang ada termasuk yang sudah dikenal seperti Gojek, Grab dan start up bidang kesehatan dalam untuk mendorong agar masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan informasi.

Diharapkan kepada semua komponen dapat menyatukan langkah bekerja sama untuk mengendalikan hal ini. Agar masyarakat patuh dalam menjalankan imbauan pemerintah seperti physical distancing. Peran semua pihak sangat dibutuhkan.

Dr. M. Adib Khumaedi, SpOT (PDEI)

Data Positif, ODP, PDP dan kematian perlu di break-down lebih jauh untuk dikomunikasikan kepada masyarakat. Kesan yang dimunculkan dengan tingkat kematian sebesar 9% terlihat sangat tinggi. Perlu break-down angka kematian per kelompok usia dan faktor penyakit agar tidak memunculkan kekhawatiran yang berlebihan di masyarakat.

Saat ini ini konsentrasi di wilayah Jakarta dan Jawa namun daerah lain juga perlu diperhatikan. Masalah muncul pada saat daerah terinfeksi (zona merah) tidak memiliki sumber daya kesehatan yang memadai.

Kesiapan tenaga medis yang memiliki kompetensi untuk menangani COVID-19 adalah di bidang penyakit paru dan penyakit dalam. Di dokter sendiri ada dokter umum, Sp. Paru, Sp.PD, Sp.A yang saat ini melakukan penanganan COVID-19 dan mereka juga terlatih PPI dan PIE. Konteksnya ketika berbicara suatu kewenangan terutama terkait saluran pernapasan yang kemudian berimplikasi kepada infeksi pneumonia sampai sepsis ARDS, maka kewenangan yang saat ini diberikan kepada kelompok ilmu tersebut, dan bila masuk ICU ada intensivist. Tidak semua dokter punya kewenangan terkait permasalahan di pernapasan. Saat ini dibutuhkan SDM yang cukup banyak baik dalam hal pelayanan, penanganan dan tentunya di garda depan adalah dokter umum. Kita membuat 184.000 dokter anggota IDI harus mempunyai kemampuan/kewenangan minimal paham terkait PPI dan PIE yang sesuai dengan levelnya.

Hal ini sudah disampaikan melalui surat tertulis dan MKKI akan membicarakan lebih jauh terkait kewenangan ini, apakah selain dokter yang memilki kewenangan, dokter bidang lain, perawat dan petugas analis medis mepunyai kewenangan tambahan sesuai bidang ilmu masing-masing yang diberikan melalui surat tugas. Diharapkan regulasi bisa cepat karena para tenaga medis juga butuh perlindungan hukum pada saat menjalankan tugas.

Protokol penanganan COVID-19 mulai dari penanganan pasien di fasyankes yang akan melakukan screening suspect, di RS Rujukan, di ruang isolasi, pemeriksaan spesimen. Tenaga medis bukan hanya tenaga terdepan tapi juga banteng terakhir. Pada saat surveilans tidak memadai dampaknya akan mengarah sampai ke fasilitas kesehatan. Perlu diperkuat strategi kesiapan penanganan dari hulu sampai hilir.

Saat ini karena proses penanganan pasien di frontline ada di dokter terutama klinik praktek mandiri, DPM, puskesmas dan RS Swasta di mana pasien bisa datang ke mana saja sehingga kebutuhan APD semakin banyak karena terpencar. Yang terjadi adalah banyak improvisasi APD yang harus dilakukan tenaga medis untuk proteksi diri, walaupun tidak terstandar seperti penggunaan jas hujan. Pasien tidak terarah dalam suatu rujukan yang terstruktur menjadi salah satu masalah yang bisa berakibat nakes terpapar menjadi ODP, PDP dan bahkan meninggal.

Perlu ada strategi dalam distribusi bantuan APD. Saat ini APD langka di seluruh dunia, jika hanya mengandalkan impor tidak akan mencukupi. Usaha-usaha dalam negeri/UMKM yang kemudian difasilitasi pemerintah untuk membuat APD dalam skala besar. Tanpa APD memadai akan menciptakan sumber penularan baru yaitu tenaga medis.

Ambulans harus terstandar, driver menggunakan APD lengkap dan disterilisasi (disinfect). Di DKI oleh PSC sudah disiapkan namun tidak semua daerah punya PSC yang sudah siap. Alur transport pasien perlu diperhatiakn terutama dalam hal jemput pasien, karena banyak informasi yang diterima di mana pasien dijemput bukan dengan ambulans tapi dengan Grabcar atau Gocar sehingga menjadi sumber penularan.

Perlu tatalaksana dan pemetaan tugas-tugas tenaga kesehatan dari ruangan depan RS, di UGD sampai ke ruangan isolasi atau ICU. Selain itu perlu ada regulasi tegas yang mengatakan bahwa pemantauan kesehatan petugas terutama di frontliner seperti RS Swasta dan RSUD harus dilakukan secara berkala.

Perlu ada regulasi internal yang dibuat oleh RS bagi tenaga kesehatan atas barang-barang pribadi seperti tidak membawa laptop dan tas ke RS, harus ganti baju dan mandi di RS agar ketika tenaga kesehatan pulang kembali ke rumah dan kotak dengan keluarga sudah dalam kondisi yang bersih. Belum semua RS melakukan hal ini. Regulasi ini perlu dibuat dari pusat melalui Kementerian Kesehatan RI.

Contingency plan:

  • Alur rujukan berjenjang untuk pasien diperlukan untuk meminimalisasi tenaga kesehatan yang terpapar/terkontak ODP. Bila pasien boleh ke mana saja, resiko tenaga kesehatan terkontak semakin tinggi.
  • Pemanfaatan IT (mobile JKN/aplikasi baru) untuk meminimalisasi kontak, seperti untuk tanya jawab melalui aplikasi sehingga pasien tidak perlu datang ke faskes. Difasilitasi juga pengantaran obat kepada pasien. Hal ini belum diterapkan di semua faskes terutama di FKTP. Perlu ada kebijakan di BPJS yang kemudian dibuatkan regulasinya oleh Permenkes.
  • Perlu ada sistem komando medis, bagaimana pola yang mengatur pola rujukan sehingga banyak keluhan yang terjadi di masyarakat.
  • Awalnya RS Darurat hanya untuk ODP dan PDP gejala ringan dan sedang namun pada kenyataannya ada PDP dengan datang dengan gejala berat sehingga ada kematian.
  • Kelangkaan APD sudah menjadi masalah dunia. Improvisasi saja tidak cukup, perlu ada fasilitasi regulasi pemerintah untuk menunjang fasilitasi APD untuk tenaga kesehatan agar tidak menjadi sumber penularan.
  • Perlu himbauan kepada masyarakat agar jujur dalam menjawab pertanyaan screening. Banyak nakes yang mengeluhkan pasien tidak jujur dalam menjawab pertanyaan screening atau menginformasikan bahwa sudah terkonfirmasi positif PDP atau sudah terkonfirmasi positif ketika berpindah faskes.
  • Mitigasi. Opsinya supresi dalam bentuk karantina wilayah untuk melakukan langka mitigasi, atau seperti Korea Selatan hanya dengan rapid test saja.

Dr. drg. R.M. Hananto Seno, SpBM(K), MM, FICD (PDGI)

PDGI telah membuat tatalaksana untuk melayani pasien agar dapat melindungi diri, karena dokter gigi sangat rentan tertular COVID-19 melalui droplet saat memeriksa rongga mulut pasien. Dokter gigi juga melakukan swab di RS terutama spesialis bedah mulut. Saat ini sulit dibedakan ODP PDP dan OTG. OTG paling berbahaya, terutama saat berobat ke dokter gigi karena dalam menjalankan tugasnya dokter gigi harus melakukan kontak dengan jarak yang sangat dekat dengan mulut pasien, menyentuh rongga mulut dan terpapar air liur dan droplet dari pernapasan pasien/saat pasien berbicara. Dokter gigi bisa melihat gejala awal dari kondisi warna lidah, bila ada lapisan berwarna putih biasanya carrier. Resiko penularan di praktek dokter gigi cukup tinggi karena seringkali pasien memegang bagian mulut, kemudian memegang benda lain di tempat praktek.

PDGI sudah membuat peraturan untuk melindungi dokter gigi:

  1. Saat pasien datang sebelum masuk ruang praktek perlu di cek suhu, ditanya apakah ada batuk, sesak napas atau saki tenggorokan. Bila suhu melebihi 37,5 diminta memeriksakan diri dulu ke RS.
  2. Pasien yang masuk ke ruang tunggu diberikan masker dan diminta cuci tangan/menggunakan hand sanitizer.
  3. Saat menunggu pasien akan didudukan berjarak dengan pasien lain, dan pasien diminta untuk tidak mondar mandir dan berbicara seperlunya saja.
  4. Saat masuk ke ruang dokter gigi pasien diwajibkan tetap menggunakan masker, pada saat yang sama dokter gigi beserta asisten menggunakan APD lengkap.
  5. Alat-alat harus di sterilisasi setiap saat agar tidak menularkan kepada pasien lain. Alat-alat disposable langsung dibuat setelah digunakan. BIla memungkinkan menggunakan alat yang disposable.
  6. Setelah selesai mendengarkan keluhan, dokter akan melihat kondisi gigi gusi dan jaringan mulut
  7. Sebelum mulai diperiksa pasien harus kumur-kumur antiseptic terlebih dahulu. Setelah selesai diperiksa pasien kembali menggunakan masker untuk mendengarkan diagnosis.
  8. Tindakan hanya dilakukan untuk yang bersifat emergensi/yang menjadi keluhan pasien saja. Untuk tindakan elektif seperti bleaching harus ditunda untuk mencegah transmisi aerosol/droplet dari pasien. Tindakan emergensi yang dimaksud misalnya sakit gigi, karies gigi, pendarahan yang tidak bisa berhenti, trauma, pembengkakan atau peradangan yang menyebabkan misalnya sesak napas dan lain-lain.
  9. Setelah selesai pasien diminta berkumur dengan antiseptic sebelum meninggalkan ruangan kemudian kembali menggunakan masker.
  10. Ruangan praktek harus terjaga kebersihannya dan disterilisasi.
  11. Limbah medis dibuang dengan baik dan benar.

Dokter gigi adalah profesi yang paling rentan karena sangat dekat sekali dengan mulit dan hidung pasien, liur, darah, radang infeksi rongga mulut, yang dapat melalui pernapasan maupun droplet.

Dr. Daeng M. Faqih, SH, MH (IDI)

Strategi umum pengendalian wabah:

  1. Sumber dimatikan, karena COVID-19 zoonis mungkin strategi ini sudah tidak relevan
  2. Memutus mata rantai penularan. Dengan strategi social distancing harus diupayakan perlu, tidak berupa imbauan karena ada tipe OTG yang merupakan potensi penyebar virus. Perlu ditekankan pengawasan Gerakan tinggal di rumah oleh apparat pemerintah sampai RT TW dan mungkin apparat keamanan. Karena penularan via droplet, disinfeksi lingkungan mungkin hanya efektif 10%.
  3. Mencari sebanyak-banyak kasus dan manajemen pengobatan yang baik. Manjemen alur pelayanan harus dibuat dengan baik. Bisa didorong dengan strategi Tracing, Testing dan Treatment. Tracing harus tepat sasaran dan diketahui di mana yang ditracing. Data pasien dan contact sebaiknya dibuka untuk memudahkan tracing. Testing dengan rapid test bisa lebih efektif dengah hal tersebut. Setelah testing dipilah menurut triase apakah karantina di rumah, dirawat di Wisma Atlet atau di RS Rujukan.

Dr. Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes (PERSI)

Bagi RS bencana yg sifatnya surge capacity perlu effort untuk merubah system. Perlu ada keseimbangan di RS agar mutu dapat terjaga dengan baik. Yang terpenting untuk RS adalah “first do no harm”, oleh karena itu dalam surge capacity perlu manajemen yang terstruktur yang baik dan ketat. Perlu koordinasi yang luas dari stakeholder, shareholder dan masyarakat.

Kelangkaan SDM menjadi masalah utama. Dihimbau ada upaya-upaya koordinasi di kabupaten dan kota untuk saling berbagi untuk RS yang masih bisa mengatur tenaga untuk membantu RS Rujukan yang mempunyai pasien yang memperlukan perawatan khusus.

Ada tiga pilar yang terkait mutu pelayanan. Yang pertama SDM, yang kedua alat. Supply ventilator dan APD di dunia saat ini kurang. Yang ketiga dana, perlu kejelasan claim bukan hanya BPJS tapi juga claim tindakan-tindakan RS Rujukan dan yang melakukan pelayanan untuk COVID-19. Dimohon kepastian peraturan dari pemerintah terkait hal ini.

Diharapkan agar materi dari webinar ini dapat dikemas sedemikian rupa dan disebarkan sebagai referensi.

Harif Fadillah, S.Kep, SH (PPNI)

Tantangan dalam menghadapi COVID-19 saat ini ada 3:

  1. IPTEK baru termasuk karakteristik penyakit yang baru.
  2. Perubahan respon dan sikap social baik awam maupun nakes.
  3. Potensi dampak rentang negative sampai positif.

Tantangan bagi perawat:

  1. Tantangan teknis profesi: bagaimana perawat memberikan perawatan, sumber-sumber yang mendukung dan manajemen SDM
  2. Tantangan non-teknis: Stigmatisasi dan diskriminasi masyarakat (perawat tidak bekerja dengan aman di RS sehingga berpotensi menjadi carrier), psikologis perawat (kekurangan APD), fasilitas seperti transportasi, peran perawat di masyarakat dan lingkungan, keterbukaan informasi.

Dalam pemberian pelayanan perlu ada alur pasien yang jelas seperti untuk:

  1. Rawat jalan: pasien yang memiliki keluhan/gejala klinis COVID-19 dipisahkan
  2. UGD: hampir smua perawat sudah dibekali pengetahuan yang berguna untuk pelayanan pasien infectious. Masalahnya bagaimana triase dan isolasinya
  3. Ruang Isolasi
  4. Ruang ICU: bila kekurangan tenaga apakah boleh dari ditarik perawat dari bagian lain
  5. Transportasi: bagaimana agar transportasi tidak menjadi sumber penularan
  6. Fasilitas pelayanan khusus: bagaimana hubungan dengan fasyankes lainnya

PPNI sudah mengumpulkan data kebutuhan APD dari 26 provinsi ada di 933 RS dan 3.864 puskesmas dan klinik. Data ini sudah dikirimkan secara resmi kepada kepala gugus tugas sebagai bahan pertimbangan dalam rangka distribusi APD.

Perlu menjadi perhatian:

  • alat-alat kesehatan dan keperawatan di RS yang tidak disiapkan untuk merawat pasien COVID.
  • Pedoman dan kebijakan pelayanan
  • Alat/sarana pendukung lainnya seperti baju tugas. Perlu manajemen laundry, karena baju tugas sudah habis dan baju pasien.
  • Fasilitas ruangan, kamar istirahat, transportasi dari dan ke tempat layanan.

Manajemen SDM:

  • Pengaturan shift dinas, karena dibutuhkan penambahan tenaga
  • Spesifikasi keahlian perawat: retraining PPI dan disposal. Sebaiknya perawat seluruhnya memahami. Anggota PPNI baru 3.512 yang tersertifikasi PPI.
  • Ketersediaan tenaga bantuan, 1.800 anggota PPNI bersedia menjadi relawan, sekitar 800 sudah diserahkan datanya kepada Kemenkes RI. Persoalannya sebagian besar berasal dari luar Jabodetabek bahkan luar Pulau Jawa
  • Pemantauan kesehatan termasuk kondisi psikologis dan hak pemeriksaan untuk tenaga kesehatan. Instruksi Presiden terkait tenaga kesehatan diberikan prioritas rapid test namun kenyataannya di lapangan belum ada
  • Dukungan lainnya seperti supplement vitamin dan tambahan zat gizi

Tantangan non-teknis:

  • Stigmatisasi: perawat sudah mulai ditolak di lingkungan masyarakat, mungkin alasan utamanya masyarakat melihat perawat tidak aman bekerja.
  • Perlu dukungan psikologis perawat yang mendapatkan perlakuan stigmatisasi. Bekerja sama dengan Ikatan Perawat Jiwa Indonesia untuk dapat membuat modul psikologis bagi perawat yang bertugas
  • Fasilitas menginap khusus bagi tenaga kesehatan
  • Fasilitas transprtasi khusus dari dan ke fasyankes agar tidak terpapar di luar RS
  • Revitalisasi peran perawat di masyarakat dan lingkungan sekitar. Diperlukan penyadaran pengetahuan yang cukup terkait substansi COVID-19, alur pelayanan di masyarakat dan sumber-sumber pendukung.

Yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan selain hal teknis profesi harus dipegang juga etika dan confidentiality pasien dan perlindungan nakes.

DISKUSI

Bapak Domianus (NTT)

Bicara tentang tantangan perawat di daerah, seperti saya dari NTT, di sini kami di daerah sangat terbatas APD. Akses transportasi juga terbatas di daerah terpencil. Bagaimana agar APD bisa tersalurkan dengan baik agar teman-teman yang bertugas di RS tidak tertular penyakit. Memang sampai saat ini belum ada positif COVID-19 tapi perlu kewaspadaan. RS rujukan hanya ada 2 di pulau Sumba.

Bapak Ede Surya Darmawan (IAKMI)

Persoalan kesiapan nakes akan selaras dengan tantangan yang dihadapi. Yang kami khawatirkan adalah influx ini tidak dipersiapkan dengan baik. Ada surge yang meningkat tapi, pertama skill dari teman-teman tidak segera diupgrade dan kedua APD. Dengan model yang meningkat, bila kita masih bermain soft, dengan kemungkinan meninggal 125rb perlu mendorong pemerintah untuk mendorong percepatan distribusi APD.

Ibu Amelia Oviani

Sekarang ini yang jadi masalah di tempat kami (drg) adalah pasien gigi tidak puas hanya dengan dilihat saja, mereka ingin diperiksa atau sekedar duduk di dental chair. Dengan masalah APD yang tidak lengkap, untuk emergensi yang disebut dr. Hananto apa saja spesifiknya, karena pengertian emergensi bagi dokter berbeda dengan pasien. Namun karena APD yang tidak lengkap kami hanya bisa memeriksa saja.

  • Tanggapan Dr. drg. R.M. Hananto Seno, SpBM(K), MM, FICD: Emergensi seperti: karies, pendarahan tidak berhenti, trauma lain seperti patah gigi, pembengkakan atau peradangan gusi yang menyebabkan sakit luar biasa atau sesak napas, ginggivitis akut, karang gigi yang menusuk ke gusi. Tapi tidak dilakukan intervensi dalam seperti cabut gigi. Perlu ditekankan perlindungan dokter gigi wajib, agar jangan sampai dokter gigi terjangkit COVID-19. Teman-teman PDGI sedang membuat modifikasi APD semoga bisa selesai dengan cepat.

Ibu Angela M. Aniki

Saya bekerja di puskesmas melakukan screening sebelum ke bagian gigi. Kadang-kadang pasien gigi ada gejala batuk pilek. Di ruangan biasanya anamesa, tapi tidak didudukan di dental chair karena tidak ada APD yang lengkap. Apakah pada saat anamesa harus APD lengkap kalau tidak duduk di dental chair atau APD standar tapi tidak duduk di dental chair.

  • Tanggapan Dr. drg. R.M. Hananto Seno, SpBM(K), MM, FICD: ada ketentuan sebelum membuka mulut pasien, dokter gigi wajib menggunakan APD (masker N95 kalau bisa tapi bila tidak ada bisa dipakai juga masker bedah, memakai kacamata). Anamesa pasien tetap harus memakai masker walaupun tidak duduk di dental chair.

Bapak Dulfan Minesota:

Orthodontist, dengan kondisi sekarang amankah melakukan tindakan control?

  • Tanggapan Dr. drg. R.M. Hananto Seno, SpBM(K), MM, FICD: tindakan kontrol bisa ditunda karena sifatnya elektif, kecuali menggunakan APD lengkap. Tetapi apabila misalnya kasus kawat gigi menusuk gusi, harus ditangani.

PENUTUP

Dr. dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS

Ada 3 hal yang perlu dipertajam:

  1. Banyak sumbangan APD yang diberikan kepada RS. Cukup banyak sumbangan yang tidak terdaftar dan tidak diketahui standarnya. Dimohon berhati-hati dalam menerima sumbangan, tetap menanyakan spesifikasi dari APD yang diberikan. Kalau bisa gunakan yang mempunyai ijin edar tapi kalau tidak ada minimal memenuhi beberapa kriteria (dari Kemenkes) antara lain: material harus non-woven sifatnya memiliki anti cairan, breathtable, dan anti debu. Akan dipertajam di serial ke tiga dengan pembicara dari farmalkes, industry dan akademisi.
  2. Mekanisme perawatan pasien jika tetap seperti saat ini akan sangat berat bagi RS. Baiknya ada level kedua yang intensif yang dibangun di setiap kota, RS lain harus membangun IGD untuk focus triase, sehingga perawatan focus di RS Darurat. Pasien yang non-covid juga akan lebih aman
  3. Terkait rujukan, masih banyak yang tidak terujuk. Butuh pembenahan dari sistem rujukan terutama teman-teman Dinas Kesehatan sehingga mapping sampai linknya berjalan.

RUMUSAN KESIMPULAN WEBINAR KOLABORASI SESI I

Dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

  1. Dukungan semua sektor dibutuhkan termasuk masyarakat, sehingga intervensi yang dilakukan tidak terlalu berat.
  2. Jumlah dokter mencukupi namun harus dipastikan 1) distribusi Tenaga Kesehatan khususnya untuk diluar Pulau Jawa, 2) kompetensi PPI dan PIE, 3) standar nya dipenuhi, 4) fasilitas IT agar bisa dilakukan konsultasi tanpa tatap muka (IT)
  3. Dokter Gigi memiliki risiko tertular dan menularkan tertinggi, sehingga pemberian pemahaman dan kedisiplinan diperlukan, bahkan praktek pun wajib menggunakan APD lengkap dan menunda seluruh tindakan non emergensi. Akan diatur Webinar khusus Dokter Gigi terkait COVID-19
  4. Harus ada kepastian strategi untuk memutus mata rantai penularan dan ketegasan dalam implementasi atas setiap strategi yang diambil.
  5. Pilar utama yang diperlukan kepastiannya oleh RS dalam penanganan COVID-19 antara lain SDM, Alkes, dan pendanaan. Harus ada kejelasan dan kepastian atas distribusi SDM, pasokan Alkes, dan pembiayaan RS (Mekanisme pendanaan).
  6. Perawat adalah yang terdepan dalam melakukan asesmen terhadap pasien, oleh karenanya Perawat harus didukung dengan secara teknis (APD, Alkes, alat keperawatan, kompetensi) dan non teknis (alat kebutuhan no teknis, tempat istirahat, dll) dan tidak berfokus pada RS Rujukan tetapi juga di RS Non Rujukan hingga Puskesmas
  7. Perlu dilakukan peningkatan kesadaran masyarakat dengan memberikan pengetahuan yang cukup, baik terkait substansi COVID-19, alur pelayanan di masyarakat, hingga sumber-sumber pendukung yang diperlukan.
  8. Diperlukan percepatan kebijakan untuk mengendalikan kondisi dilapangan, khususnya di daerah luar Jawa terutama daerah 3T.
  9. Mekanisme layanan faskes dengan Pola RS Darurat dan rujukannya harus mulai dibangun di daerah, dilengkapi dengan Sistem Rujukan Online untuk COVID-19.

  Komentar

Komentar Hanya Untuk Member

Komentar hanya bisa dilakukan oleh member IndoHCF.
Belum memiliki akun? klik disini untuk membuat akun baru.

  Baca Juga

Inilah Nominasi Lima Terbaik Yang Berhak Melaju Ke Final IndoHCF Innovation Awards III-2019

JAKARTA (17 September 2019) - Perhelatan IndoHCF Innovation Awards III-2019 yang dipelopori Indonesia Healthcare Forum (IndoHCF) -- program…

Aksi Peduli Covid - 19 Bagi Para Petugas Kesehatan

JAKARTA (17 September 2019) - Perhelatan IndoHCF Innovation Awards III-2019 yang dipelopori Indonesia Healthcare Forum (IndoHCF) -- program…