Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diharapkan sebagai jawaban untuk menyelesaikan masalah jaminan kesehatan yang selama ini masih terfragmentasi, serta mampu mengendalikan biaya kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan. Namun, beberapa hal masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya; salah satunya yang penting adalah ketersediaan obat-obatan. Beberapa daerah mengalami kelangkaan dan bahkan terjadi kekosongan pasokan obat. Untuk menanggulangi hal tersebut, Kementrian Kesehatan berencana menyediakan sistem e-Logistik.

Peran Aplikasi E-Logistik Sebagai Solusi Kekosongan Obat

Kementerian Kesehatan membangun manajemen logistik alat kesehatan, obat, dan vaksin dengan mengembangkan aplikasi yang dinamakan Sistem e-Logistik. Sistem e-Logistik adalah aplikasi pengelolaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di Instalasi Farmasi pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk mendukung pelaporan, pencatatan, dan pengelolaan obat dan BMHP, agar penyediaan alat kesehatan, obat dan vaksin dapat dipenuhi secara tepat waktu.

Modernisasi pengelolaan ketersediaan obat-obatan ini menjadi salah satu bahasan dalam diskusi panel ke-6 yang diselenggarakan melalui kerjasama antara Indonesia Health Care Forum (IndoHCF) dengan Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia (IKKESINDO) dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), dengan tema ”Harapan, Kenyataan dan Solusi JKN: Pengelolaan Perbekalan Farmasi di Era JKN”. Tujuan diskusi yang diselenggarakan pada 25 Agustus 2016 tersebut adalah mencari solusi mengenai persoalan ketersediaan obat di era JKN dan pengawasan penggunaan obat.

Dalam panel diskusi ini, Direktur Pelayanan Kefarmasian Kementerian Kesehatan, Bayu Teja Muliawan, menjelaskan bahwa melalui aplikasi e-Logistik, pengelolaan obat dan BMHP untuk mendukung pelaporan, pengecekan, pencatatan, dan pengelolaan obat di instalasi farmasi pusat, provinsi, hingga kabupaten atau kota dapat terpantau. Dengan adanya e-Logistik, kekosongan obat yang kerap terjadi di berbagai wilayah diharapkan dapat diminimalisasi.

Menurut Bayu pula, sistem tersebut tengah disosialisasikan ke beberapa daerah dan industri farmasi juga diminta meng-input data obat yang mereka produksi, “Ke depannya akan ada katalog-e beserta e-monitoring dan evaluasi yang bisa diakses pemerintah, industri farmasi, maupun pengguna (rumah sakit dan dinas kesehatan). Kita menciptakan sistem informasi supaya ada informasi baik dari industri dan pengguna berapa stok obat yang ada di wilayah distribusi tersebut."

Apa Penyebab Kekosongan Obat?

E-Logistik dibangun untuk menangani kekurangan obat dalam pelaksanaan JKN. Namun, apa sebenarnya penyebab kekosongan obat ini? Masih menurut Bayu, salah satu faktor pendorong kekosongan obat adalah perencanaan kebutuhan obat yang tidak sesuai. Apakah obat-obatan yang dibeli memang digunakan sesuai peruntukannya? Apakah perencanaan jumlah obat dengan kenyataan transaksi sudah sesuai? Sebenarnya penyebab masalah-masalah itu tergantung pada ketersediaan anggaran dan pola penyakit/jumlah kasus. Masalahnya, pengadaan obat dengan e-katalog membuatnya menjadi lebih tidak fleksibel, berbeda dengan alat kesehatan (alkes) yang wilayahnya lebih terbuka.

Selain itu, penetapan beberapa harga obat tertentu oleh pemerintah, dinilai relatif rendah. Hal ini membuat industri farmasi kurang tertarik karena keuntungan yang akan mereka dapatkan sangat kecil. Beberapa obat hanya bisa untung bila volume produksinya tinggi, sementara yang lain harganya lebih rendah dari biaya produksi per unitnya, sehingga perlu subsidi silang.

Persediaan Obat Pasien BPJS Banyak yang Kosong; Bagaimana Solusinya?

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengawasan Terapeutik, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan, Tengku Bahdar Johan Hamid mengingatkan, harga obat yang ditekan berpotensi memicu produsen menurunkan mutu obat agar tak merugi. Karena itu, harga yang ditetapkan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) harus menyeimbangkan dengan kebutuhan mutu obat, tak hanya mencari pemenang dengan harga terendah.

Bahdar Johan juga mengatakan bahwa Badan POM dapat mencabut izin industri farmasi yang sengaja tidak mengedarkan obat sehingga terjadi kelangkaan, agar konsumen membeli obat tersebut dengan harga mahal. Hanya saja, Badan POM tidak bisa memberi sanksi pada industri farmasi tanpa adanya aduan.

Namun, apakah solusi ini dapat benar-benar menjawab permasalahan ketersediaan obat? Perlu dicari solusi komprehensif, agar di satu sisi kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan ketersediaan obat yang merata, tetapi di sisi lain industri farmasi juga tetap bisa tumbuh dan berkembang, karena industri farmasi harus tetap hidup untuk mendukung pelayanan kesehatan nasional.

Sumber:

  • Harian Media Indonesia

  • Diskusi Panel IndoHCF ke-6
    ”Harapan, Kenyataan dan Solusi JKN: Pengelolaan Perbekalan Farmasi di Era JKN”.

  Komentar

Komentar Hanya Untuk Member

Komentar hanya bisa dilakukan oleh member IndoHCF.
Belum memiliki akun? klik disini untuk membuat akun baru.

  Baca Juga

Adakah Layanan JKN Untuk Penanganan Kesehatan Remaja?

Belakangan ini, sosok seorang anak muda bernama Karin Novilda atau Awkarin menjadi perbincangan hangat di jejaring sosial. Karin menjadi ko…

Peran Rumah Sakit dalam Membenahi Pengadaan Obat JKN

Belakangan ini, sosok seorang anak muda bernama Karin Novilda atau Awkarin menjadi perbincangan hangat di jejaring sosial. Karin menjadi ko…